Warta-palapa.com, Bandar Lampung
Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Lampung menilai Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung belum mampu menyelesaikan persoalan banjir yang terus terjadi setiap tahun di ibu kota provinsi tersebut.
Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi beberapa waktu lalu kembali menyebabkan banjir di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir tercatat melanda sekitar 38 hingga 44 titik yang tersebar di lebih dari 10 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sukarame, Rajabasa, Way Halim, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedamaian, Enggal, Kemiling, hingga Tanjungkarang Barat.
Di beberapa kawasan terdampak, ketinggian air dilaporkan mencapai 50 sentimeter hingga lebih dari satu meter sehingga merendam rumah warga, ruas jalan, serta sejumlah fasilitas umum. Peristiwa tersebut juga dilaporkan menyebabkan korban jiwa serta kerugian materiil bagi masyarakat yang terdampak.
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Lampung, Muhtadli menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya keseriusan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan mengelola persoalan banjir di Kota Bandar Lampung, Selasa (10/03/2026).
“Banjir yang terus berulang ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah belum berjalan maksimal. Persoalan ini tidak bisa hanya disederhanakan sebagai akibat curah hujan tinggi,” ujar Muhtadli.
Ia menilai berbagai permasalahan mendasar seperti sistem drainase yang tidak memadai, pengelolaan sungai yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan terhadap tata ruang menjadi faktor yang memperparah kondisi banjir di kota tersebut.
Menurutnya, selama ini langkah yang diambil pemerintah cenderung bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Setiap musim hujan masyarakat selalu menghadapi ancaman yang sama. Artinya, ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan yang belum diselesaikan,” tegasnya.
PW Pemuda Muhammadiyah Lampung juga menilai koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanganan banjir masih belum berjalan secara efektif.
Muhtadli menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan kebijakan terpadu dan perencanaan jangka panjang, termasuk pembenahan sistem drainase kota, normalisasi sungai, serta penegakan aturan tata ruang secara konsisten.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat, PW Pemuda Muhammadiyah Lampung meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir, mempercepat pembangunan dan perbaikan sistem drainase, serta menindak tegas pembangunan yang melanggar ketentuan tata ruang.
“Masalah banjir ini harus menjadi prioritas pemerintah. Jika tidak ada langkah yang jelas dan terukur, maka kejadian seperti ini akan terus berulang dan masyarakat yang kembali menjadi korban,” pungkas Muhtadli. (Marli)