Dampak PPKM, Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Hearing bersama DPRD Provinsi Lampung

Header Menu

Dampak PPKM, Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Hearing bersama DPRD Provinsi Lampung

Rabu, 22 September 2021

  


Warta-palapa.com, Bandarlampung

Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan dan Media Hearing bersama Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Raden Muhammad Ismail, ST. Rabu 22 September 2021. 


Hadir dalam Hearing tersebut, Ketua Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan, Iman Setiawan,SE., Sekertaris Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Taufik Hidayatullah,S.Pd., Bendahara Indra Ahmad,SH., Dewan Pembina Lembaga Informasi Negara Beni Riansyah,SE., dan Dewan Penasehat Forum Lintas Lembaga Dan Media Noperwan AB.


Dalam Hearing tersebut topik pembahasan yang disampaikan oleh Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan kepada Dprd Provinsi Lampung melalui Wakil Ketua III Raden Muhammad Ismail, ST. berkaitan dengan penerapan PPKM dan keluhan masyarakat selama PPKM berlangsung. 


Hearing dibuka Langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung III Raden Muhammad Ismail, ST. Beliau menyambut hangat kehadiran Forum Lintas Peduli Pembangunan dan rekan-rekan Media, kedatang rekan-rekan merupakan bentuk kepedulian dan bentuk tanggung jawab sebagai elemen masyarakat, ujar Wakil Ketua  III DPRD Lampung tersebut. 


Saya mewakili rekan-rekan Anggota DPRD dan Ketua DPRD berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ini bentuk partisipasi lembaga masyarakat dalam mengawal pembangunan di provinsi kita tercinta ini. Dengan kehadiran rekan- rekan forum kami mendapatkan informasi dan keluhan masyarakat lebih detail lagi, dan menjadi tugas kami mengakomodir dan menyampaikan usulan dan masukan dari rekan-rekan kepada pemerintah, ujar Raden Muhammad Ismail,ST.


Dalam Rapat tersebut, Ketua Forum Lintas Peduli Pembangunan  Iman Setiawan,SE. Menyampaikan keprihatinan beliau terhadap proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Beliau sampaikan dalam rapat kepada DPRD, bahwasannya akibat covid dan PPKM ini kegiatan Belajar anak sangat mengkhawatirkan. 


Kegiatan belajar melalui daring/online, menurut Iman tidaklah efektif, mengapa anak-anak cendrung tidak terkontrol belajarnya. Persentasi mengerjakan tugas dengan aktifitas diluar tugasnya lebih dominan digunakan diluar tugas, ujar iman. Anak-anak cendrung menggunakan androidnya untuk bermain game, bahkan banyak membuka konten-konten negatif. 


Anak-anak menjadi malas dan pola tidur tidak teratur, anak- anak cendrung menjadi pemalas. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, harus ada solusi dari pemerintah, agar generasi bangsa ini bisa diselamatkan. Kita butuh kebijakan yang tepat dalam menangani persoalan pendidikan ini, agar generasi bangsa ini bisa lebih baik dan unggul, ujar iman kepada DPRD.


Kemudian Sekertaris Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan, Taufik Hidayatullah,S.Pd. menyoroti kebijakan pemerintah tentang penyekatan dibeberapa ruas jalan protokol dan persoalan dampak ekonomi bagi masyarakat dan pengusaha. Penyekatan Jalan protokol selama PPKM, dinilai Taufik merupakan kegiatan yang tidak tepat sasaran, karena bukan solusi dalam mengurangi atau menurunkan angka orang terpapar Covid 19 malah menambah masalah yang lebih kompleks.


Masalah yang timbul akibat PPKM dan penyekatan antara lain, angka pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, perceraian bertambah, dan anak telantar dan jalananpun ikut bertambah. Terbukti disetiap persimpangan atau lampu merah banyak anak- anak mengemis dan berjualan tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah, ini sangat miris dan menyedihkan ujar Taufik kepada DPRD.


Semestinya bukan transportasi yang dibatasi atau di sekat, tapi adanya pengawalan dari petugas atas kegiatan masyarakat. Penertiban dan sosialisasi dari petugas semestinya dilakukan selama PPKM, sehingga tidak mengganggu akses ekonomi. Jadi PPKM tetap ada solusi untuk kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan masalah yang lebih komplek.


Kalaupun pemerintah tetap ingin melakukan PPKM, Harus lebih baik penerapan kebijakannya, agar masyarakat tetap bisa menjalani aktifitas ekonominya dengan leluasa. Jujur saja selama PPKM ekonomi masyarakat tidak ada solusi, pedagang, pengusaha dan wiraswasta gulung tikar dan sangat sulit, keluh Taufik kepada DPRD. 


Pembina Forum Lintas Lembaga Pembangunan Noperwan Ab pun ikut bicara. Kata Noper kepada DPRD, Gubernur harus bersikap ketika kebijakan pusat dinilai tidak menguntungkan daerahnya dan malah banyak membebani rakyat, kan ada uu otonomi daerah. Sehingga Gubernur bisa membuat sikap, agar masyarakat bisa mendapatkan kebijakan yang lebih baik dan lebih manusiawi lagi. Karena tidak semua kebijakan pusat bisa diterapkan daerah dan Gubernur kan dipilih rakyat bukan Presiden, ujar Noperwan Ab.


Kami harap PPKM ini tidak diterapkan lagi, klopun mau diterapkan lagi harus banyak koreksi yang dijalani, agar masyarakat tidak dirugikan. Kemudian masalah nakes dan bansos harus lebih diperhatikan, kita menunggu kebijakan Gubernur berkaitan dengan program pasca PPKM, jelas program pemulihan ekonomi, kita mau menunggu gebrakan Gubernur memble atau malah sebaliknya, tutup Noperwan kepada DPRD.


DPRD Provinsi Lampung yang diwakili oleh Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung Raden Muhammad Ismail, ST. Menyampaikan ucapan terima kasih diujung sesi, saya menyampaikan terima kasih banyak atas masukan rekan-rekan, dan apa yang telah disampaikan akan kami rangkum dan disampaikan kepada gubernur dan pihak-pihak terkait dalam penerapan kebijakan PPKM atau covid 19. Kami senang rekan-rekan memberikan kontribusi kepada rakyat dan kami,dalam rangka perbaikan dan sumbang saran positif. Semoga hearing seperti ini bisa kita lakukan terus menerus dan saling senergi antara DPRD dan lembaga-lembaga Masyarakat, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tutup Raden kepada rekan-rekan Forum. (Macho)