Warta-palapa.com, Jakarta
Amanat UUD 45 pasal 6A menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Sehingga setiap partai politik memiliki hak dan kewajiban konstitusional untuk merekrut, membina, dan mengusulkan putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin nasional.
Namun, dengan adanya undang-undang pemilu yang mengatur ketentuan presidential threshold sebesar 20% membuat banyak pihak tidak dapat memunculkan putra-putri terbaik selain melalui mekanisme koalisi diantara partai politik. Kondisi ini membuat peluang besar bagi segelintir orang (oligarki) menentukan arah demokrasi Indonesia.
Satu Jari Indonesia tidak ingin berpolemik dengan Mahkamah Konstitusi yang telah menolak semua permohonan uji materi presidential threshold dari berbagai pihak. Satu Jari Indonesia mengusulkan agar penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya diukur secara kuatitatif 20%, namun lebih focus menampilkan ukuran kualitatif, dengan dimunculkannya banyak alternatif calon pemimpin bangsa yang benar-benar berkualitas.
Kemunculan pemimpin bangsa yang berkualitas ini dirancang melalui tahapan penyelenggaraan pemilu, agar semua partai politik bekerja secara intensif melaksanakan amanat UUD 45 pasal 6A dengan melaksanakan Konvensi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan dipublikasikan secara luas dengan mengikutsertakan peran rakyat sebagai penentu masa depan demokrasi bangsa.
Dengan mempertimbangkan kesiapan rakyat Indonesia menyongsong Kebangkitan 100 Tahun Indonesia Merdeka, maka Satu Jari Indonesia menganggap sangat penting mekanisme Konvensi dimasukkan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Untuk itu, Satu Jari Indonesia merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada setiap fraksi di DPR RI.
Hari ini, Kamis 02 Desember 2021, Satu Jari Indonesia beraudensi dengan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). (Rls/Marli)