Warta-palapa.com, Bandarlampung
Kejadian perusakan dan Penganiayaan di kantor Forum Lintas Peduli Pembangunan Provinsi Lampung, kian menjadi sorotan publik. Dugaan ada keterlibatan oknum pejabat BPPRD Kota Bandarlampung pun makin menjadi obrolan di Masyarakat.
Masyarakatpun berbisik- bisik, apa benar dugaan korupsi di BPPRD Kota Bandarlampung benar adanya, sampai harus kirim orang suruhan untuk menyuap Forum dan menyerang kantornya. Kalau memang benar, semestinya aparat hukum bertindak dan tidak tutup mata.
Ketika awak media, mewawancarai RT setempat yang bernama Andison beliau mengatakan, "saya juga sempat terkejut mendengar teriakan orang tersebut seperti marah-marah, saya datang dia sudah memecahkan barang, seperti kaca dan sambil berteriak bahwa saya orang salah pejabat dikota, jangan ganggu saya pasang badan, ketika dia memecahkan seperti kaca, warga berkumpul dan situasi sudah ramai. Karena warga sudah ramai, saya amankan kendaraan beliau, ini masih dirumah saya," Sabtu (11/06/2022).
"Saya sebagai pamong mesti menertibkan warga, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi orang tersebut, datang sendiri dan membuat keonaran dilingkungan saya, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga saya, "Ujar RT setempat.
Diwawancarai di kantor Forum, Noperwan mengatakan, saya sangat kecewa dengan pihak BPPRD sampai menyuruh orang seperti ini. Kami ini hanya ingin menegakan kebenaran dan membantu aparat hukum menegak hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kalau dengan cara kekerasan dan suap yang dilakukan mereka begini kekami, sudah patut dicurigai memang benar adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut.
"Kami sudah menguasakan kasus ini kepada pengacara kami, Fahrorozi.SH.,Deni Sanca, SH. Dan Rekan. kami juga sudah berkomunikasi, hasil dari komunikasi kami, semestinya Walikota menyikapi kelakuan anak buahnya, yang diduga melakukan kekerasan untuk menutupi borok di BPPRD Kota Bandarlampung. Dan saya harap DPRD Kota Bandarlampung, merespon, "Pungkas Noperwan.
Wajar DPRD Kota Bandarlampung merespon, tugasnya sebagai kontrol sosial. Ini bukan kasus kekerasan semata tapi ada unsur BPPRD Kota Bandarlampung sedang berupaya menutupi boroknya.
Jadi wajar kalau hutang kota membengkak, Tukin tidak terbayar, Insentif RT, Kaling, Linmas dan tenaga honor tidak terbayar, karena para pejabat kota sibuk korupsi. Lembaga hukum wajib turun tangan dan memeriksa, biar bisa memberantas tindak pidana korupsi. Kalau Walikota tidak merespon kasus ini patut diduga Walikota terlibat dalam persoalan ini. Tutup Noperwan. (Macho)