Warta-palapa.com, Kota Bandarlampung
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lampung terus mendorong peningkatan kinerja industri jasa keuangan sejalan dengan program pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi agar target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dapat dicapai. Perkembangan kinerja sektor jasa keuangan di Lampung terus melanjutkan tren positif dengan penyediaan dana dan kegiatan investasi yang terus meningkat.
“Pertumbuhan ekonomi di Lampung yang terus melanjutkan tren positif turut didukung dengan penyediaan dana dari sektor jasa keuangan baik dari sektor perbankan, Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal yang juga terus tumbuh sejalan dengan peningkatan permintaan dari sektor riil” kata Bambang Hermanto, Kepala OJK Provinsi Lampung.
Kinerja Sektor Jasa Keuangan terus didorong agar lebih berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah melalui penyaluran kredit ke sektor produktif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pergeseran pangsa kredit konsumtif ke kredit produktif yakni kenaikan pangsa kredit produktif (modal kerja dan investasi) terhadap total kredit dari sebesar 73.11% (Juni 2022) menjadi 72.80% (Juni 2023).
PERKEMBANGAN SEKTOR PERBANKAN
Kinerja perbankan di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan yang positif, tercermin dari Aset perbankan Lampung pada Triwulan 2-2023 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan Triwulan 2-2022 yaitu meningkat sebesar Rp7,10 Triliun atau tumbuh sebesar 6,21% dari sebesar Rp114,31 Triliun menjadi sebesar Rp121,41 Triliun (yoy). Jika dibandingkan dengan posisi Triwulan 1-2023 total aset tercatat meningkat sebesar Rp5,12 Triliun atau 4,40% dari sebesar Rp116,29 Triliun menjadi Rp121,41 Triliun.
Penyaluran kredit perbankan Lampung di Triwulan II-2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6 Triliunatau 8,21% jika dibandingkan dengan periode Triwulan II-2022 (yoy) dari sebesar Rp76 Triliun menjadi sebesar Rp80 Triliun. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode triwulan I-2023 (qtq) kredit mengalami peningkatan sebesar Rp4 Triliun atau 5,07% dari sebesar Rp76 Triliun menjadi sebesar Rp80 Triliun.
Adapun 3 sektor ekonomi penyumbang kredit terbesar yaitu sector penerima kredit bukan Lapangan usaha, pedagang besar dan eceran serta pertanian, perburuan dan kehutanan.
Dalam triliun rupiah
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp 0,62 Triliun pada Triwulan II-2023 atau meningkat sebesar 1,00% dari triwulan II-2022 (yoy) sebesar Rp61 Triliun menjadi sebesar Rp62 Triliun. Jika dibandingkan dengan Triwulan I 2023, DPK Lampung mengalami penurunan sebesar Rp0,58 Triliun atau sebesar 0,92% (qtq), yaitu dari sebesar Rp63 Triliun menjadi sebesar Rp62 Triliun.
Pada triwulan II tahun 2023 kredit UMKM secara year on year (yoy) meningkat sebesar Rp2,09 Triliun (7,91%) dari Rp26,38 Triliun pada triwulan II tahun 2022 menjadi sebesar Rp28,47 Triliun pada posisi Triwulan II 2023. Kredit bermasalah untuk kredit UMKM tercatat menurun sebesar 0,23% yaitu dari sebesar 4,00% menjadi sebesar 3,77%. Namun, penurunan NPL terutama disebabkan karena ekspansi kredit yang cukup tinggi, sedangkan nominal kredit bermasalah tercatat meningkat sebesar 0,02 Triliun.
OJK akan terus mendukung kinerja perbankan melalui kebijakan yang diperlukan sehingga dapat terus tumbuh berkelanjutan namun tetap prudent dalam aspek manajemen risiko.
Perkembangan Sektor IKNB
Sementara Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang sejalan dengan kinerja nasional.
Hal ini tercermin dari penyaluran pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tumbuh 19,01% (yoy) pada Juni 2023 menjadi sebesar Rp9,59 Triliun, yang utamanya didukung pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 32,90% yoy dan 17,18% yoy dengan penyaluran piutang pembiayaan terbesar pada sektor Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 36,56% serta sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,13%.
Profil risiko Perusahaan Pembiayaan masih terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) tercatat sebesar 2,46% (pada Februari 2023, NPF Lampung sebesar 2,15%). Peningkatan piutang pembiayaan disebabkan karena semakin meningkatnya mobilitas masyarakat yang mendorong permintaan pembiayaan di sektor otomotif dan alat berat.
Kinerja sektor asuransi dapat dilihat dari Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 mencapai Rp150,08 triliun, atau terkontraksi 4,74% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Juni 2022: 0,96%). Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa melanjutkan tren penurunan sebesar 9,94% yoy dengan nilai sebesar Rp86,02 triliun per Juni 2023, didorong oleh normalisasi premi di lini usaha PAYDI. Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum tumbuh positif 4,02% yoy (Juni 2022: 18,54%), menjadi Rp64,06 triliun.
Pendapatan premi asuransi di Provinsi Lampung tercatat sedikit terkontraksi sebesar 0,18% atau tercatat menjadi sebesar Rp0,54 triliiun pada Juni 2023 yang didorong oleh penurunan premi asuransi umum dan jiwa masing-masing sebesar Rp0,00001 triliun (0,20% yoy) dan Rp0,00001 triliun (0,16% yoy) atau tercatat sebesar Rp 0,49 trilliun untuk asuransi umum dan Rp0,54 trilliun untuk asuransi jiwa pada periode Juni 2023.
Outstanding pembiayaan FinTech P2P Lending di Lampung melambat menjadi sebesar 31,59% yoy (Mei 2023: 44,05%), dengan nominal sebesar Rp0,82 trilliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat (TWP90) meningkat menjadi 2,88% (Mei 2023: 2,58 %).
Aset LKM Lampung tumbuh 16,40% yoy, meningkat sebesar Rp5,14 miliar atau tercatat sebesar Rp36,49 Milliar pada April 2023.
Peningkatan aset LKM didorong oleh peningkatan penyaluran pembiayaan LKM yang tumbuh 25,90% yoy, meningkat Rp5,12 miliar atau tercatat sebesar Rp24,91 miliar pada April 2023 dengan rasio pinjaman bermasalah sebesar 12,60%. Dana pengelolaan pihak ketiga oleh LKM sedikit terkontraksi sebesar 0,16% yoy, atau turun sebesar Rp0,02 miliar menjadi sebesar Rp10,19 miliar pada April 2023.
Selain itu, Aset Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Lampung terkontraksi sebesar 16,24% yoy atau menurun sebesar Rp8,30 Miliar menjadi sebesar Rp42,81 Miliar pada Juni 2023.
Penurunan ini disebabkan karena adanya pemenuhan kewajiban pembayaran cicilan pokok hutang yang telah jatuh tempo tanpa adanya penambahan hutang dari pihak lain. Sedangkan aset bersih industri Dana Pensiun pada Triwulan II-2023 di Provinsi Lampung mengalami pertumbuhan sebesar Rp12,64 Miliar atau 7,72% (yoy) menjadi sebesar Rp176,27 Miliar, yang disebabkan karena peningkatan aset investasi dana pensiun sebesar Rp13,14 Miliar atau 8,20% yoy.
Perkembangan Pasar Modal Per Juni 2023, di Provinsi Lampung terdapat 7 kantor cabang perusahaan efek, 1 kantor cabang manajer nvestasi, 30 APERD, dan 1 kantor cabang perwakilan BEI.
Di Provinsi Lampung juga terdapat 6 Emiten dengan total emisi Rp 2.510.912.000.000 serta 20 Galeri Investasi dengan 12 Galeri Investasi di Perguruan tinggi/sekolah yang tersebar di Kota Metro dan Kota Bandar Lampung, dan 8 Galeri Investasi di desa yang tersebar di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran.
Jumlah investor pasar modal meningkat ditunjukkan melalui single investor identification (SID) yang tumbuh 14,89% yoy atau meningkat sebanyak 35.123 SID. Per Juni 2023 tercatat sebanyak 271.078 SID atau 2,43% dari total SID nasional yang mencapai 11.160.414 SID. Jumlah investor terbanyak berada di Kota Bandar Lampung sebesar 92.901 SID atau 34,27% dari total investor di Lampung.
Pada Juni 2023 transaksi saham di Lampung sebesar Rp0,65 triliun mengalami penurunan sebesar 27.17% dibandingkan dengan periode Mei 2023. Rata-rata nilai transaksi saham di Provinsi Lampung sejak awal Tahun 2023 hingga TW II tahun 2023 mengalami penurunan rata-rata -8,22%. Banyak faktor yang memengaruhi lesunya transaksi pasar saham Indonesia sejak awal tahun 2023, mulai dari faktor eksternal seperti ancaman resesi global hingga penurunan daya beli masyarakat di mana angka inflasi di sejumlah negara naik secara signifikan. Hal itu membuat para investor mengambil sikap wait and see atau waspada.
Pada Triwulan II tahun 2023 jumlah transaksi saham di Provinsi Lampung mengalami kondisi yang fluktuatif sempat mengalami kenaikan di bulan Mei namun mengalami penurunan di bulan Juni. Selain disebabkan daya beli masyarakat yang turun, faktor lain yang menyebabkan penurunan tersebut adalah lamanya hari libur nasional yang berdampak pada frekuensi hari perdagangan bursa.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen Pada Triwulan I-II 2023, terdapat 636 layanan konsumen dengan rincian 171 layanan pengaduan, 439 layanan pertanyaan dan 26 layanan informasi.
Layanan konsumen tersebut didominasi oleh sektor perbankan dengan total layanan pada triwulan I-II 2023 sebanyak 290 layanan dan diikuti oleh sektor Perusahaan Pembiayaan 156.
Dalam hal pelaksanaan edukasi, sampai dengan Juni 2023, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 46 kegiatan edukasi literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat dengan jumlah peserta mencapai 5.529 peserta (tidak termasuk audiens daring). Adapun klasifikasi peserta edukasi sendiri terdiri dari pelajar, tenaga pengajar, santri, pengurus pondok pesantren dan masyarakat umum.
Selain memberikan edukasi dan layanan konsumen berupa pengaduan, informasi dan pertanyaan, Kantor OJK Provinsi Lampung juga memberikan layanan informasi debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan (iDeb SLIK).
Sejak Januari hingga Juni 2023, sebanyak 3.000 permintaan iDeb SLIK telah diproses dan diselesaikan oleh Kantor OJK Provinsi Lampung.
Perkembangan TPAKD Saat ini di Provinsi Lampung telah terbentuk 16 TPAKD diantaranya 1 TPAKD provinsi dan 15 TPAKD kabupaten/kota yang telah dikukuhkan. Dalam rangka pelaksanaan program kerja, TPAKD Provinsi Lampung terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja TPAKD tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Lampung secara merata, OJK melalui TPAKD telah melaksanakan kegiatan rutin di antaranya: Asistensi dan pendampingan sektor bisnis dan keuangan, Literasi dan Edukasi Keuangan, Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan, Optimalisasi Produk dan Layanan Keuangan.
Progress Program TPAKD Provinsi Lampung tahun 2023, sebagai berikut:
1. Kartu Petani Berjaya
KPB merupakan program yang menghubungkan semua kepentingan pertanian dengan tujuan mendapat akses permodalan baik KUR Bank maupun lembaga keuangan lainnya, mendapatkan fasilitas sosial program pemerintah (beasiswa anak petani dan bantuan sosial lainnya, mendapatkan dukungan asuransi usaha tani padi (AUTP). Per Juni 2023 total penyaluran KUR melalui KPB sejak awal penyaluran sampai Juni 2023 sebesar Rp2,08 triliun dengan jumlah debitur 43.860. Total pengguna aktif e-KPB di Provinsi Lampung sebanyak 829.014 pengguna dengan pengguna terbanyak di Lampung Tengah yaitu sebanyak 189.095 pengguna. Realisasi AUTP pada program KPB sebanyak 46.119 Ha dengan jumlah polis terbit sebanyak 74.558 petani dengan jumlah pendapatan premi sebesar Rp4,46 miliar.
2. Desa Inklusi Keuangan
Desa Inklusi Keuangan merupakan program yang menghubungkan kebutuhan masyarakat desa dengan layanan/produk keuangan dari Perbankan, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Pasar Modal, dan Produk Keuangan Lainnya melalui skema pendampingan bersama (OJK, BI, PEMDA, Lembaga Keuangan). Saat ini, sudah terdapat 16 Desa Inklusi Keuangan (di 5 kabupaten atau 31.25% dari total Kab/kota), mengalami penambahan 6 desa dari tahun 2022. Tercatat 2.605 desa yang terdapat agen laku pandai dari 2654 desa, bertambah 232 desa dari tahun 2022. Tercatat 1.027 agen BUMDES di 828 desa, bertambah 83 BUMDES dari tahun 2022 dan terdapat 277 desa yang Agen BUMDES nya telah terintegrasi dengan E-SAMSAT.
3. Desa Nabung Saham
Desa Nabung Saham merupakan salah satu bagian dari program inisiatif TPAKD Provinsi Lampung, saat ini telah terdapat 310 investor saham di desa inklusi keuangan dengan rata-rata transaksi Rp1,4 Miliar per bulan. Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan desa secara terpadu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Provinsi Lampung, telah diinisiasi Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Wilayah Perdesaan dengan melibatkan kementerian/lembaga, perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan stakeholders terkait. Tahapan Program Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan diawali dengan tahap Pra Inkubasi dimana diperlukan penetapan ekosistem keuangan inklusif di wilayah pedesaan. TPAKD Provinsi Lampung menunjuk Desa Kelawi Lampung Selatan sebagai responden survei pra inkubasi EKI.
4. Literasi Keuangan Syariah
Target Program Literasi Keuangan Syariah di tahun 2023 yaitu peningkatan literasi mengenai produk keuangan syariah di Provinsi Lampung, di antaranya melalui kegiatan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat penggiat desa, Aparatur Sipil Negara, dan Akademisi di Provinsi Lampung serta di bidang Pasar Modal melalui kegiatan edukasi dan pendampingan praktik jual beli saham syariah kepada Masyarakat desa.
5. Gerakan Lampung Menabung
Pemerintah Provinsi Lampung mendukung pertumbuhan rekening SIMPEL melalui penetapan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/2566/04/2019 tentang Hari Indonesia Menabung Provinsi Lampung. Sementara untuk mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar, Pemerintah Provinsi Lampung sedang menyusun draft Surat Edaran Gubernur Lampung terkait pelaksanaan program KEJAR yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung sejak dini ke para pelajar di Provinsi Lampung. Saat ini 15 Kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait HARI MENABUNG. Rata-rata persentase peningkatan jumlah rekening simpanan pelajar dari TW IV – 2021 sampai TW II – 2023 adalah 8.36% dan peningkatan terbesar pada TW II – 2022 yaitu 29.43%. Sedangkan rata-rata persentase peningkatan nominal simpanan pelajar adalah 6.59% dengan peningkatan terbesar pada TW I – 2023 yaitu sebesar 25.32%.
6. Inisiasi Pendirian Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) Saat ini telah diterbitkan SK GUBERNUR Nomor G/300/B.IV/HK/2016 Tentang Pembentukan Tim Pendirian BUMD PT Jamkrida Lampung dan Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan PT Jamkrida Provinsi Lampung serta saat ini sedang dilakukan penawaran Kepemilikan Saham PPKD Jamkrida Lampung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyaluran KUR untuk pemodalan usaha UMKM Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk edukasi dan pendampingan serta optimalisasi produk dan layanan kredit kepada masyarakat. Total penyaluran KUR sejak awal penyaluran sampai Juni 2023 sebesar Rp63.2 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 2.406.397, sedangkan realisasi penyaluran KUR posisi Juni 2023 mencapai 26.31% (Rp3.27 Triliun) dari target (Rp12,43 Triliun) dengan total akumulasi debitur sebanyak 67.743. Sektor penyalur KUR terbesar adalah pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yaitu sebesar Rp1.65 triliun atau 52.2% dari total penyaluran.
8. Forum Ekspor Lampung (FELA)
Forum Ekspor Lampung (FELA) dibentuk sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/436/V.26/HK/2021 tentang Pembentukan Forum Ekspor Lampung. Pembentukan Forum Ekspor Lampung ini dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung serta mendukung peningkatan ekspor melalui sinergi antara para pihak guna penyediaan data dan informasi, monitor, mendorong industri/usaha kecil menengah dan memperlancar kegiatan ekspor daerah agar terus berkembang dan meningkatkan perekonomian.
9. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)
Saat ini terdapat 4 program K/PMR berjalan yang diinisiasi oleh 3 BPR/S di Provinsi Lampung dan 1 program penyaluran KUR Tani melalui KPB. Total penyaluran pembiayaan Program K/PMR dari awal penyaluran sampai Juni 2023 di Provinsi Lampung sebesar Rp2,09 triliun dengan jumlah debitur 55.680 orang. PT BPRS Rajasa Lampung Tengah ditunjuk sebagai bank pelaksana KURDA dan dalam hal ini bersinergi dengan Pemda Kabupaten Lampung Tengah sebagai penyumbang subsidi margin sesuai Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang direncanakan pada tahun 2023 program KURDA dianggarkan dalam APBD sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). BPRS pun telah melakukan persiapan dalam memperkenalkan produk tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada 7 Kecamatan teramai sekaligus daerah jaringan kantor BPRS. Pada posisi Juni 2023 BPRS belum melakukan penyaluran efektif pembiayaan KURDA, sebab penyaluran pembiayaan efektif dimulai pada bulan Juli 2023.
10.Pasar Kredit Murah Lampung (PakemLampung.id)
Merupakan program business matching UMKM secara online melalui website pakemlampung.id yang berbasis teknologi informasi, guna memberikan kemudahan dan ketersediaan layanan kepada Masyarakat yang lebih luas dengan tujuan meningkatkan peran Sektor Pertanian (sektor ekonomi unggulan dan prioritas Lampung), peran Desa dan peran UMKM untuk mendukung peningkatan perekonomian di Lampung. Website pakemlampung.id telah diakses sebanyak 24.991 kali. Hingga Juni 2023, terdapat 61 pengajuan pembiayaan kepada 10 lembaga penyalur dengan total nominal sebesar Rp3,61 miliar. (*/Mrl)