Warta-palapa.com, Lampung Timur
Kepala Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur, menepis adanya tuduhan melakukan pungutan liar (Pungli) dalam Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) didesanya. Tepisan itu, dialamatkan kepada seseorang wartawan, yang selama ini membuat berita yang menyudutkan dirinya di media massa.
Kades Bandar Negeri, Triono menyatakan, tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tidak benar dan fitnah. Selama ini, dirinya tidak pernah melakukan pungli pengadaan sertifikat masal PRONA.
“Pengadaan sertifikat masal PRONA yang dimaksud dilaksanakan tahun 2002, sedangkan saya baru menjabat kepala desa pada tahun 2019, jadi berita berita yang mengatakan saya melakukan pungli tidak ada dasarnya" kata Kades Triono.
Kades Triono menjelaskan, bahwa beberapa warganya datang pada Agustus 2023 meminta untuk dibantu mencari sertifikat atas nama Orangtuanya yang tidak kunjung ketemu lebih dari 20 Tahun sejak ikut pengadaan sertifikat masal PRONA pada Tahun 2002.
" Saya lalu mencari Orang yang saat itu menjadi panitia pengadaan sertifikat PRONA, dan mendatangi BPN untuk menanyakan sertifikat yang dimaksud, namun hingga 1 Tahun lebih belum juga mendapatkan informasi " terang Kades Triono, Selasa, (25/03/2025)
" itu murni untuk membantu masyarakat. Perlu kita ketahui, bahwa 2 sertifikat yang sudah ketemu telah diserahkan kepada warga yang berhak dan tanpa dipungut biaya” imbuhnya.
Kades Triono, juga menyesalkan tuduhan yang merugikannya, bahkan melaporkan ke Polres Lampung Timur. Padahal, warga yang disebutkan dalam pemberitaan tidak pernah dipertemukan dengannya.
Terkait hal itu Kades Triono akan membuat surat pengaduan kepada dewan pers, atas pemberitaan yang tidak benar dan menyudutkan dirinya, bahkan terkesan fitnah.
Sementara, tiga warga yang meminta bantuan kepada Kades yakni, Ahmad Mudhopar, Sapi'i dan Sutoyo, warga Rt 13 Dusun 4, Desa Bandar Negeri, mengakui bahwa meminta bantuan kepada Kades Triono untuk mencarikan sertifikat atas nama Orangtuanya yang sudah lebih 20 Tahun tidak jelas keberadaannya.
"Kami minta bantuan sama Pak Kades setahun yang lalu, karena Orangtua kami sudah meninggal dan rencana tanah tersebut akan dibagi dengan keluarga" ujar Ahmad Mudhopar.
Ahmad Mudhopar menjelaskan bahwa, sertifikat atas nama Ibunya yakni Suyatmi sudah ketemu dan diserahkan oleh pak Kades tanpa biaya.
"Namanya minta tolong, kalaupun suruh bayar ya kami juga siap. Bahkan waktu itu saya pernah minta tolong Orang kalau bisa menemukan sertifikat Orangtua saya, saya sanggup membayar 10 Juta" ujar Ahmad Mudhopar.
Kakak Ahmad Mudhopar, Sapi'i mengatakan bahwa tanah atas nama Ayahnya (Saridi) sudah dijual kepada Sutoyo.
Namun sertifikatnya juga belum ketemu hingga saat ini. Menurut Sapi'i, sertifikat itu diurus oleh Ayahnya pada Tahun 2002.
" Yang urus sertifikat Saridi dan Suyatmi, Bapak kandung dan Ibu kandung saya, zaman Kades Bronto. (Ketua tim Gandung Purnomo dan Pak Kemis Almarhum)" Ujar Sapi' i.
Sapi'i juga sudah pernah melapor ke kades sebelumnya, yakni Parjo, namun sertifikatnya tidak ketemu.
"Baru pada Tahun 2023 saya minta tolong kades yang baru, pak Triono dan ketemunya satu tahun kemudian" terangnya.
Sapi'i juga mempunyai saudara bernama Muyatim (Almarhum), yang memiliki anak bernama Jais.
"Sertifikat atas nama Ibu saya Suyatmi ini yang pegang Jais ini. Saya malah gak tau kok bisa sampai ada LSM atau wartawan yang ikut -ikut dalam masalah keluarga ini" kata Sapi'i.
Sapi'i mengatakan masalah sertifikat keluarga nya sudah selesai, dan akan diadakan musyawarah didesa dengan bantuan Kades untuk membagi harta waris yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya.
"Kalau masalah sertifikat itu sudah selesai lama, sekarang ini kami pihak keluarga minta tolong ke pak kades tentang pembagian harta warisan " jelas Sapi'i. (ER)