Warta-palapa.com, Bandarlampung
Integrity Media Forum (IMF) Lampung mengapresiasi sikap tenang dan penuh kedewasaan yang ditunjukkan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang memilih tidak memberikan komentar publik terkait maraknya pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026, meskipun sebelumnya telah diterbitkan surat edaran larangan.
Ketua IMF Lampung, Indra Segalo Galo, menilai keputusan Gubernur untuk menjaga sikap dan menahan diri merupakan bentuk kepemimpinan yang matang di tengah situasi sosial yang sensitif.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Bupati dan Walikota agar meniadakan perayaan kembang api sebagai bentuk empati dan penghormatan kepada para korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir Desember 2025.
Namun pada kenyataannya, larangan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi.
Dentuman kembang api masih terdengar di sejumlah daerah hingga detik-detik pergantian tahun, memunculkan beragam reaksi publik dan ekspektasi adanya respons tegas dari Gubernur.
Rahmat Mirzani Djausal sendiri resmi menjabat sebagai Gubernur Lampung periode 2025–2030 sejak dilantik pada 20 Februari 2025, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela.
“Kita melihat sosok gubernur yang sangat sabar dan penuh kedewasaan.
Beliau memahami bahwa malam pergantian tahun adalah momen kebahagiaan masyarakat, namun juga tetap menghormati tujuan utama surat edaran, yakni empati kepada korban bencana.
Menjaga kata dan tidak memperkeruh suasana adalah pilihan yang bijak,” ujar Indra dalam siaran pers resmi IMF Lampung, Kamis (01/01/2026).
IMF menegaskan bahwa sikap diam yang dipilih gubernur bukanlah bentuk kelemahan, melainkan wujud kepekaan sosial dan upaya menjaga stabilitas serta keharmonisan daerah.
“Tidak setiap persoalan harus direspons dengan pernyataan keras.
Dalam situasi tertentu, diam yang bijak justru lebih bermakna dan menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya solidaritas kemanusiaan,” tambah Indra.
Sementara itu, Ketua Organisasi Pekat IB Lampung, Noviyanti, SH, mengaku kecewa terhadap pelanggaran surat edaran tersebut, namun tetap menghargai langkah gubernur yang tidak ingin memperbesar polemik.
“Larangan ini bukan untuk membatasi kegembiraan masyarakat, tetapi sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah.
Ke depan, kesadaran kolektif ini perlu terus dibangun,” ujarnya.
IMF Lampung berharap, ke depan sikap kesabaran tersebut dapat diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif, agar kebijakan serupa dapat dipahami dan dijalankan secara lebih efektif tanpa menghilangkan semangat kebersamaan Masyarakat dalam merayakan momentum penting. (Indra)