Warta-palapacom.com, Lampung Timur
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengadakan acara silaturahmi Idulfitri dengan para Kepala Desa dari desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kegiatan ini turut didampingi oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta unsur Forkopimda setempat, Kamis (26/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mensosialisasikan rencana proyek percontohan pembiayaan berkelanjutan di TNWK yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal sekaligus meningkatkan dampak positif konservasi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati nasional. Selain itu, dilakukan pula soft launching pembangunan sistem pembatas (barrier) sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam melindungi masyarakat dari konflik manusia dengan gajah.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pelestarian habitat dan populasi gajah Sumatra di TNWK, termasuk upaya mengakhiri konflik manusia dan gajah secara permanen.“Presiden memberikan perhatian khusus terhadap Taman Nasional Way Kambas. Gajah merupakan salah satu hewan yang sangat beliau sayangi, dan beliau berkomitmen menjaga populasinya sekaligus mengakhiri konflik manusia-gajah,” ujar Menteri Kehutanan.
Krisis Pembiayaan di Balik Kerusakan Taman Nasional
Dalam acara tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa selama puluhan tahun sebagian besar dari 57 taman nasional di Indonesia masih bergantung pada APBN yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional dan pemulihan ekosistem. Ancaman seperti perambahan, perburuan liar, kebakaran hutan, serta konflik manusia-satwa masih terus terjadi.
Kondisi ini mendorong Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dengan Menteri Kehutanan sebagai Wakil Ketua dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Pangestu sebagai Ketua Bersama.
Proyek Percontohan TNWK: Paradigma Baru
TNWK ditetapkan sebagai proyek percontohan implementasi pembiayaan inovatif seperti obligasi keanekaragaman hayati, kredit karbon melalui pasar sukarela internasional, serta penguatan ekowisata. Model ini menandai pergeseran menuju skema pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan sektor swasta dan pasar modal hijau.
TNWK merupakan habitat penting bagi gajah Sumatra, badak Sumatra, dan harimau Sumatra yang berstatus kritis. Kawasan ini menghadapi tantangan serius seperti kebakaran hutan, spesies invasif, fragmentasi habitat, serta konflik manusia dan satwa liar.
Melalui skema karbon, perusahaan dapat membeli kredit karbon dari hasil konservasi dan restorasi hutan. Dana tersebut akan digunakan kembali untuk mendukung pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025.
Menteri Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan karbon hanya dapat dilakukan pada zona pemanfaatan sesuai regulasi, dengan penyesuaian zonasi bersifat sementara untuk mendukung pemulihan habitat.
“Target kami adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keanekaragaman hayati TNWK yang sangat berharga,” jelasnya.
Pemberdayaan Masyarakat Setempat
Program ini akan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan, penjagaan kawasan, serta memperoleh manfaat ekonomi dari kredit karbon. Selain itu, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat juga diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan lokal.
Gubernur Lampung menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini dan menekankan pentingnya manfaat nyata bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
Keberhasilan model ini diharapkan dapat direplikasi di taman nasional lainnya di Indonesia.
Soft Launching Pembangunan Pembatas TNWK
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan bersama Forkopimda melakukan soft launching pembangunan sistem pembatas TNWK. Sistem ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari gajah liar dan akan diuji secara langsung dalam waktu dekat.
TNWK memiliki karakteristik unik karena hampir satu juta penduduk tinggal di sekitar kawasan tanpa zona penyangga yang memadai. Konflik manusia-gajah telah menimbulkan kerugian ekonomi hingga korban jiwa.
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini melalui pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 kilometer, yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan bahwa pembangunan pembatas merupakan kebutuhan mendesak yang telah lama diharapkan masyarakat.“Ini menjadi titik awal perubahan besar bagi masyarakat Lampung Timur, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun konservasi,” ujarnya. (Marli/Rls)