Warta-palapa.com, Way Kanan
Kekosongan jabatan Wakil Bupati Waykanan yang berlangsung dalam rentang waktu lama dinilai menjadi salah satu penghambat laju pemerintahan di kabupaten tersebut, sehingga kinerja pemerintahan belum berjalan maksimal. Menanggapi hal ini, Resmen Kadapi menyatakan kesiapannya untuk membawa investor dari dalam maupun luar negeri ke Waykanan jika terpilih menjadi Wakil Bupati mengisi kekosongan saat ini
Dalam pernyataannya, Resmen menekankan bahwa kekosongan jabatan wakil bupati telah menciptakan celah dalam koordinasi dan pelaksanaan program pemerintahan. Hal ini berdampak pada lambatnya penyelesaian berbagai urusan daerah, termasuk dalam upaya menarik investasi yang menjadi kunci pengembangan ekonomi Waykanan.
“Kekosongan jabatan wakil bupati yang berlangsung lama membuat pemerintahan tidak berjalan maksimal. Banyak hal yang seharusnya bisa diselesaikan lebih cepat menjadi tertunda, termasuk upaya kita untuk mengembangkan daerah melalui investasi,” ujar Resmen.
Oleh karena itu, jika diberikan kepercayaan masyarakat untuk menduduki jabatan Wakil Bupati Waykanan, Resmen berkomitmen untuk segera memacu langkah pemerintahan. Salah satu prioritas utamanya adalah menjembatani kedatangan investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berinvestasi di berbagai sektor potensial di Waykanan. Hal ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.
Resmen juga menegaskan bahwa ia akan bekerja sama erat dengan Bupati jika terpilih, untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, tanpa ada hambatan akibat kekosongan jabatan atau kurangnya koordinasi.
Sampai saat ini, pihak penyelenggara pemilihan daerah belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai jadwal pasti pemilihan wakil bupati untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Namun, berbagai tokoh dan calon potensial mulai menyuarakan visi dan misinya untuk memajukan Waykanan, termasuk upaya mengatasi masalah investasi dan kinerja pemerintahan. ( Tim )