Warta-palapa.com, Bandar Lampung
Kelompok Kerja Mangrove Daerah ( KKMD ) Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir melalui upaya pemulihan ekosistem mangrove. Komitmen tersebut diwujudkan melalui workshop bertajuk Ecological Mangrove Rehabilitation (EMR) dalam program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) yang digelar di Hotel Emersia Kota Bandar Lampung pada Rabu (22/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 65 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, hingga pegiat konservasi pesisir. Workshop ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kapasitas serta menyamakan pemahaman dalam pengelolaan dan rehabilitasi mangrove berbasis ekologi.
Mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemulihan ekosistem mangrove merupakan langkah penting dan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti perubahan iklim, abrasi pantai, serta degradasi kawasan pesisir.
“Pendekatan Ecological Mangrove Rehabilitation atau EMR tidak hanya berfokus pada penanaman mangrove semata, tetapi juga memperhatikan kondisi ekologi, hidrologi, serta keterlibatan masyarakat lokal. Hal ini menjadi kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program M4CR. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Workshop ini menghadirkan berbagai materi dan diskusi interaktif terkait teknik rehabilitasi mangrove berbasis ekologi, identifikasi kondisi lahan, hingga strategi implementasi di lapangan. Selain itu, peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kawasan mangrove di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rumusan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk mempercepat pemulihan ekosistem mangrove di Lampung. Upaya ini tidak hanya berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan pesisir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut.
Dengan semakin kuatnya komitmen dan kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis pemulihan ekosistem mangrove dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Mangrove Lampung, Prof. Selamet Budi Yuwono, mengatakan bahwa workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Ia menyebutkan bahwa sekitar 90 persen mangrove di Lampung berada di kawasan hutan dengan luas mencapai kurang lebih 13.500 hektare.
“Mangrove juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, misalnya dengan memanfaatkan kawasan tersebut untuk membuka keramba kepiting dan usaha lainnya. Hal ini dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah mangrove,” ujar Prof. Selamet. (Marli)