Warta-palapa.com, Bandar Lampung
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (01/4/2026).
Rapat tersebut digelar dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.
Dalam paparannya, Marindo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk. Kondisi ini dinilai sebagai potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta berbagai program lintas sektor lainnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 64,72 persen. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan penciptaan lapangan kerja formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, dan kebijakan yang terintegrasi.
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2. Selain itu, pemerintah juga menggelar pelatihan kewirausahaan dan manajemen guna mendorong kemandirian ekonomi, serta pelatihan standardisasi produk untuk meningkatkan daya saing usaha.
Pemerintah turut memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, dilakukan pula sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Seluruh upaya tersebut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha baru di tengah masyarakat.
Dalam hal kolaborasi, Marindo menegaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak.
Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa. Program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi lokal.
Dengan berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis upaya penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Marli/Rls)