Mendes Yandri Susanto Buka Seminar Nasional KDKMP di Bandar Lampung, Dorong Kedaulatan Ekonomi Rakyat -->

Mendes Yandri Susanto Buka Seminar Nasional KDKMP di Bandar Lampung, Dorong Kedaulatan Ekonomi Rakyat

wartapalapa
Jumat, 04 September 2026



Warta Palapa.Com, Bandar Lampung

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” di Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jumat (4/9/2026) sore.


Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta Forkopimda Provinsi Lampung, Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana beserta Forkopimda, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bandar Lampung.


Seminar nasional tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat langkah implementasi KDKMP di Provinsi Lampung. Kegiatan merupakan kerja sama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta 10 asosiasi desa dari seluruh Indonesia.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan sarana KDKMP saat ini telah memasuki tahap finalisasi.


Menurut Yandri, terdapat lebih dari 35.000 gudang dan gerai yang sedang disiapkan. Tahapan berikutnya akan dilakukan validasi dan verifikasi bangunan hingga memasuki tahap operasional.


“Kami ingin agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini kita kawal bersama-sama,” kata Yandri.


Ia menjelaskan, KDKMP merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita keenam, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.


Yandri menilai desa memiliki posisi strategis dalam menopang kebutuhan ekonomi nasional. Hal itu karena berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagian besar berasal dari desa.


Karena itu, menurutnya, apabila seluruh desa mampu mengembangkan potensi dan melakukan hilirisasi, maka kekuatan ekonomi desa akan semakin besar. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Yandri juga mengatakan berbagai program seperti Desa Ekspor, Desa Wisata, Desa Budaya, desa tematik hingga program pemberdayaan masyarakat akan diarahkan untuk terhubung dengan KDKMP melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM.


“Semua kita ajak untuk bergerak dan berkembang bersama. Kita ingin semua bangkit dan berkembang. Itulah pesan Bapak Presiden Prabowo. Melalui semangat Bangun Desa, Bangun Indonesia, kita meyakini bahwa ketika kita membangun desa, sesungguhnya kita sedang membangun Indonesia,” pungkasnya.

 


Gubernur Mirza Dorong Hilirisasi Potensi Desa

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa keberadaan KDKMP sangat penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan.


Menurut Mirza, sekitar 70 persen perputaran uang yang berada di desa selama ini mengalir ke kota, sedangkan hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di desa.


“Padahal, kita mengetahui bahwa 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Demikian pula di Provinsi Lampung, sebagian besar penduduk kita tinggal di wilayah perdesaan,” kata Mirza.


Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat desa harus mendapatkan bagian yang relatif kecil dari kekayaan ekonomi yang sebenarnya dihasilkan dari wilayah mereka sendiri.


Padahal, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar. Sejumlah komoditas seperti singkong, padi dan jagung menjadi komoditas unggulan dengan kontribusi besar terhadap produksi nasional.


“Dengan kekayaan sumber daya alam sebesar itu, seharusnya masyarakat desa kita sudah jauh lebih makmur,” ujarnya.


Mirza mengatakan salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah belum optimalnya sistem ekonomi dan infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi desa. Selama ini, banyak bahan mentah dari desa yang langsung keluar tanpa melalui proses hilirisasi yang memadai.


Melalui KDKMP, ia berharap desa dapat memiliki wadah untuk mengolah komoditas sesuai dengan potensi masing-masing.


Ia mencontohkan, desa penghasil jagung dapat mengembangkan pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Desa penghasil singkong dapat mengolahnya menjadi berbagai produk pangan bernilai tambah.


Sementara desa penghasil padi dapat mengembangkan fasilitas penggilingan sehingga gabah dapat diproses menjadi beras di desa.


“Inilah yang ingin kita ubah. Keinginan Presiden adalah bagaimana kekayaan yang ada di desa dapat dimaksimalkan sehingga proses peningkatan nilai tambah dilakukan di desa masing-masing,” ujarnya.

  


Program Desaku Maju Diintegrasikan dengan KDKMP

Mirza menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung juga mengintegrasikan program pembangunan daerah dengan KDKMP. Salah satunya melalui program Desaku Maju yang diarahkan untuk mendorong pengembangan serta hilirisasi potensi ekonomi lokal.


“Kalau kita memiliki jagung, maka kita dorong agar dapat diolah menjadi pakan ternak. Kalau kita memiliki padi, maka kita dorong agar fasilitas penggilingan atau rice milling dapat tersedia dan berkembang di desa-desa. Melalui Desaku Maju pengelolaannya akan diintegrasikan dengan KDKMP,” jelasnya.


Gubernur Mirza menegaskan Pemprov Lampung bersama Forkopimda memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan dan pembangunan KDKMP.


Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa hingga masyarakat sangat diperlukan agar koperasi dapat berkembang dan menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.


Ia menyebut Provinsi Lampung saat ini berada di peringkat keempat secara nasional dalam pembentukan dan pembangunan KDKMP serta menjadi provinsi nomor satu di luar Pulau Jawa.


“Capaian ini tidak terlepas dari peran Forkopimda yang meyakini bahwa KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun dan membangkitkan perekonomian desa,” kata Mirza.


Selain sektor pertanian, KDKMP juga diarahkan menjadi wadah untuk memperkuat UMKM agar mampu bersaing, berkolaborasi dan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.


Mirza juga menekankan pentingnya kemampuan kepala desa dalam mengelola kekayaan dan potensi wilayah masing-masing.


“Para Kepala Desa harus memiliki kemampuan dan seni dalam mengelola kekayaan yang ada di desanya masing-masing,” ujarnya.


Ia optimistis para kepala desa di Lampung mampu mengidentifikasi, mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.


“Tujuannya hanya satu, bagaimana kekayaan yang dimiliki desa dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat di desa masing-masing,” pungkas Mirza. (Marli)