Warta-palapa.com, Bandar Lampung
Oleh: Junaidi Ismail, S.H. | Ketua Umum Poros Wartawan Lampung
PERGANTIAN kepemimpinan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghadirkan harapan baru bagi masyarakat, terutama daerah yang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Letjen TNI Kristomei Sianturi, mantan Pangdam XXI/Radin Inten, kini memikul amanah besar untuk membuktikan bahwa penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, tepat, dan transparan.
Bagi masyarakat Lampung, Kristomei bukan sosok asing. Rekam jejaknya saat bertugas di daerah ini, termasuk dalam penanganan karhutla di kawasan Way Kambas, menjadi modal penting. Gagasannya memanfaatkan teknologi satelit untuk mendukung pemantauan titik api juga patut diapresiasi. Di tengah luasnya wilayah terdampak, deteksi dini dan informasi yang akurat dapat menentukan cepat atau lambatnya tindakan di lapangan.
Dalam penanganan bencana, setiap menit bisa menentukan keselamatan manusia. Karena itu, target respons cepat tidak boleh berhenti sebagai pernyataan. Masyarakat perlu melihat hasil nyata yaitu titik api lebih cepat terdeteksi, pemadaman lebih efektif, koordinasi lebih solid, dan masyarakat lebih terlindungi.
Tantangan Kristomei bukan hanya soal memadamkan api. BNPB juga menghadapi ujian kepercayaan masyarakat menyusul kasus hukum yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana kebencanaan. Situasi ini menuntut pembenahan tata kelola, pengawasan anggaran, dan transparansi yang serius.
Dana bencana bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Di baliknya ada warga yang kehilangan tempat tinggal, keluarga yang membutuhkan pertolongan, dan masyarakat yang menggantungkan keselamatannya pada kehadiran negara. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Proses hukum mesti berjalan independen, tanpa intervensi maupun penghakiman sebelum adanya kepastian hukum.
Di sisi lain, BNPB tidak mungkin bekerja sendirian. Pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, BMKG, petugas lapangan, dunia usaha, relawan, serta masyarakat harus bergerak dalam koordinasi yang jelas. Penanganan karhutla pun tidak cukup mengandalkan pemadaman. Pencegahan, pengawasan kawasan rawan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, dan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan.
Bagi Lampung, kehadiran Kristomei di pucuk pimpinan BNPB tentu menjadi kebanggaan sekaligus harapan. Namun, kebanggaan daerah akan lebih berarti jika kepemimpinannya menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pengalaman dan gagasan besar harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang bisa dirasakan rakyat.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh tingginya jabatan atau banyaknya pujian, melainkan oleh kemampuannya menjaga keselamatan masyarakat, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Kristomei memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa kepemimpinan yang visioner, humanis, dan berintegritas bukan cuma citra, melainkan cara kerja. Masyarakat tidak menuntut bencana hilang sepenuhnya, tetapi menuntut negara hadir dengan cepat, bekerja secara profesional, dan tidak membiarkan penderitaan warga berlarut-larut.
Harapan baru telah hadir. Kini, yang ditunggu bukan janji, melainkan bukti. Sebab, dalam urusan bencana, ukuran keberhasilan bukan siapa yang memimpin, melainkan seberapa besar keselamatan rakyat dapat dijaga. (*)
Bandar Lampung, 16 Oktober 2026